koranmonitor – MEDAN | Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan hasil temuan maladministrasi, terkait meninggalnya pengguna lift (Elevator) di Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA).
Dalam temuan Ombudsman Sumut yang disampaikan dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksan (LAHP), terdapat tiga aturan yang dilanggar oleh PT. Angkara Pura Aviasi (APA).
Pertama UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kedua, Permenaker nomor 6 tahun 2017 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Dan ketiga adalah, Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2021 tentang pelanggaran bidang penerbangan.
Kepala Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, tindakan maladministrasi yang dilakukan PT. APA adalah mengabaikan kewajiban hukum dan tidak memberikan jaminan keamanan dan keselamatan, dengan tidak adanya operator dan teknis K3 pada fasilitas bandara khusunya elevator.
“Tidak melakukan uji kelayakan K3 secara berkala pada elevator sejak peralihan kewenangan bandara dari PT Angkasa Pura II ke PT. APA,” kata Abyadi di Kantor Ombudsman Sumut, Jalan Sei Besitang, Jumat (12/5/2023).
Kemudian, lanjut Abyadi, PT APA juga tidak menyediakan standar pelayanan fasilitas bandara dengan adanya petunjuk penggunaan elevator, dan petunjuk informasi jika elevator dalam keadaan darurat.
“Elevator terbuka, di lantai 3 yang bukan, akses keluar dan terdapat ruang kosong antara lantai elevator dengan lantai gedung selebar lebih kurang 50 cm. Fungsi tombol emergency, dan calling operator tidak berfungsi dengan baik,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan, dalam kasus tewasnya wanita dalam lift ini, Ombudsman menemukan tidak adanya petugas bandara yang secara khusus mengontrol penggunaan elevator, khususnya pusat CCTV di Bandara KNIA.
“Tidak tersedianya sarana informasi publik pada bandara KNAI seperti website PT APA, pengelola pengaduan dan kurangnya kompetensi petugas layanan,” ujarnya.
Karena itu, Ombudsman memberikan saran korektif kepada PT APA agar bertanggungjawab atas meninggalnya pengguna pelayanan publik di bandara KNIA.
“Memberikan hak-hak korban sesuai peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2021 tentang bidang penerbangan pada keluarga korban,” pungkasnya.KM-fah/red
