admin koranmonitor.com
koranmonitor – BINJAI | Dugaan kejanggalan dalam penetapan eks Kadis Pertanian Kota Binjai, RG, sebagai tersangka korupsi senilai 2,8 milyar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai kembali menghebarkan kontroversi. Kasus ini menunjukkan bahwa perjalanan penyelidikan dana Isentif Fiskal (DIF) senilai 20,8 milyar yang sebelumnya dihentikan masih menyimpan rahasia tersembunyi, dengan dugaan manipulasi dalam proses penegakan hukum yang tidak transparan. “Kasus...
Badko hmi sumut
koranmonitor – MEDAN | Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara menegaskan bahwa tudingan intervensi terhadap Harli Siregar dalam proses pengajuan guru besar tidak berdasar dan perlu diluruskan secara proporsional. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas narasi yang berkembang di ruang publik terkait dugaan campur tangan aparat penegak hukum dalam urusan akademik. Ketua Umum Badko HMI Sumut,...
koranmonitor – MEDAN | Bendahara Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara, Fikri Ihsan Hasri Rangkuti, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur Sumatera Utara atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih Universal Health Coverage (UHC) Award pertama. Menurut Fikri, capaian tersebut merupakan bukti nyata komitmen dan keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi...
koranmonitor – MEDAN | Mencermati berkembangnya wacana pembentukan kementerian yang membawahi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara menyampaikan sikap kritis dan objektif agar diskursus publik tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan demokrasi. Ketua Bidang Politik, Demokrasi dan Pemerintahan BADKO HMI Sumatera Utara, Ahmad Fuadi Nasution, menegaskan bahwa posisi Polri yang...
koranmonitor – MEDAN | Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara menegaskan bahwa penanganan terhadap 28 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah Sumatera Utara tidak boleh berhenti pada tindakan administratif berupa penghentian kegiatan maupun pencabutan izin usaha. Pendekatan administratif semata dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan substantif serta bertentangan dengan asas equality before the law dan supremacy of law sebagaimana dijamin...
