koranmonitor – JAKARTA | Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Putrama Wahju Setyawan, memastikan dana milik nasabah Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara yang diduga digelapkan oknum pegawai bank akan dikembalikan paling cepat pada besok (Rabu, 22 April 2026). Kepastian tersebut disampaikan Putrama usai pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di kompleks parlemen, Senayan,...
DPR RI
koranmonitor – JAKARTA | Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Martin Manurung menyatakan bahwa putusan Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pihak yang berhak menyatakan kerugian negara. Pernyataan tersebut disampaikan Martin dalam rapat pleno terkait pemaparan Kepala Badan Keahlian DPR mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (14/4/2026). Ia menyoroti selama ini terjadi ketidakjelasan...
koranmonitor – MEDAN | Putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan terhadap terdakwa Amsal Christy Sitepu, dalam kasus dugaan korupsi video profil desa di Kabupaten Karo mendapat respons dari Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menyambut baik putusan tersebut. Ia bahkan turut mendampingi Amsal saat menghadiri sidang pembacaan putusan...
koranmonitor – BINJAI | Viral, Ardiansyah, warga Kota Binjai, Sumatera Utara, yang ditahan sejak Januari 2026 dalam operasi pemberantasan penipuan daring (online scam) di Phnom Penh, Kamboja, menjadi perhatian publik. Keluarga berharap pemerintah segera membuka jalan bagi kepulangan Ardiansyah ke Tanah Air. Harapan tersebut disampaikan ibunda Ardiansyah, Bardiah, yang terus memanjatkan doa agar putranya dapat segera kembali. Aspirasi keluarga...
koranmonitor – JAKARTA | Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), segera menyelesaikan persoalan tunjangan perangkat desa yang belum dibayarkan akibat kendala teknis administrasi dan pelaporan keuangan. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa masalah teknis dalam pelaporan tidak seharusnya berdampak pada terhentinya pembayaran hak perangkat desa yang telah menjalankan tugas melayani...

