koranmonitor – BINJAI | Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai menetapkan inisial RG sebagai tersangka, dalam dugaan tindak pidana korupsi pembuatan kontrak atas pekerjaan fiktif pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 hingga 2025. Penetapan tersangka dilakukan pada Jumat, 13 Februari 2026, sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-01/L.2.11/Fd.1/02/2026. Inisial...
Kejari binjai
koranmonitor – BINJAI | Kebijakan penurunan target retribusi parkir tepi jalan dalam APBD Kota Binjai Tahun 2025 menuai sorotan. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan target retribusi parkir dari sebelumnya Rp2 miliar menjadi Rp1,2 miliar mendapat kritik dari Praktisi Hukum Ferdinand...
koranmonitor – BINJAI | Dugaan monopoli perusahaan di Rumah Sakit Umum Djoelham Binjai, masih menjadi perbincangan hangat di jajaran Pemerintahan Kota (Pemko) Binjai. Belum lagi terselesaikan dugaan monopoli perusahaan, RSU Djoelham kembali mendapat sorotan terkait pengadaan Belanja Modal Kelistrikan tahun 2025 senilai Rp498 juta, yang dikerjakan oleh Surya Teknik Mandiri (STM). Penunjukan perusahaan yang mengerjakan kegiatan Belanja Modal Kelistrikan...
koranmonitor – BINJAI | Dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di Kota Binjai, kian menyengat. Meski diduga ratusan titik parkir bertebaran di sudut kota, target pendapatan daerah justru sering meleset dari harapan. Muncul dugaan kuat, uang recehan dari kantong warga Binjai tidak sepenuhnya masuk ke kas daerah, melainkan “tersangkut” di kantong-kantong oknum tertentu. Hitungan Matematika...
koranmonitor – BINJAI | Aparat Penegak Hukum (APH) didesak turun tangan mengusut dugaan kebocoran retribusi parkir di Kota Binjai. Desakan ini menguat menyusul sorotan Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, terhadap praktik pungutan parkir tanpa karcis resmi yang dinilai rawan penyelewengan dan merugikan pendapatan daerah. Koordinator Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumatera Utara, Abdul Rahim Daulay, menilai kondisi tersebut...

