admin koranmonitor.com
koranmonitor – BINJAI | Dugaan kejanggalan dalam penetapan eks Kadis Pertanian Kota Binjai, RG, sebagai tersangka korupsi senilai 2,8 milyar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai kembali menghebarkan kontroversi. Kasus ini menunjukkan bahwa perjalanan penyelidikan dana Isentif Fiskal (DIF) senilai 20,8 milyar yang sebelumnya dihentikan masih menyimpan rahasia tersembunyi, dengan dugaan manipulasi dalam proses penegakan hukum yang tidak transparan. “Kasus...
Kejati sumut
koranmonitor – BINJAI | Rencana kunjungan Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, ke wilayah Sumatera Utara, termasuk ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai, menjadi perhatian masyarakat. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda internal Kejaksaan dan akan mencakup tiga daerah, yakni Medan, Binjai, dan Langkat, Selasa (24/2/2026). Meski disebut sebagai kegiatan internal, kabar kehadiran orang nomor satu...
koranmonitor – MEDAN | Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menahan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terkait jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan Tahun 2023 hingga 2024, Selasa (24/2/2026). Ketiga tersangka yang ditahan yakni Wisnu Handoko (WH) selaku Kepala Kantor Syahbandar...
koranmonitor – MEDAN | Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerima pengembalian kerugian keuangan negara senilai Rp13.185.197.899,00 dari PT Hutama Karya (Persero), Senin (23/2/2026). Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut, Jhonny William Pardede, mengatakan pengembalian tersebut berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan konstruksi Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele di...
koranmonitor – BINJAI | Dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di Kota Binjai, Sumatera Utara, menuai sorotan serius. Persoalan ini dinilai tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi mengarah pada praktik koruptif jika terbukti terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya. Informasi yang dihimpun menyebutkan, realisasi retribusi parkir dalam tiga tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan....
