admin koranmonitor.com
koranmonitor – BINJAI | Aparat Penegak Hukum (APH) didesak turun tangan mengusut dugaan kebocoran retribusi parkir di Kota Binjai. Desakan ini menguat menyusul sorotan Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, terhadap praktik pungutan parkir tanpa karcis resmi yang dinilai rawan penyelewengan dan merugikan pendapatan daerah. Koordinator Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumatera Utara, Abdul Rahim Daulay, menilai kondisi tersebut...
Kejati sumut
koranmonitor – MEDAN | Mencermati berkembangnya wacana pembentukan kementerian yang membawahi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara menyampaikan sikap kritis dan objektif agar diskursus publik tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan demokrasi. Ketua Bidang Politik, Demokrasi dan Pemerintahan BADKO HMI Sumatera Utara, Ahmad Fuadi Nasution, menegaskan bahwa posisi Polri yang...
koranmonitor – MEDAN | Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara menegaskan bahwa penanganan terhadap 28 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah Sumatera Utara tidak boleh berhenti pada tindakan administratif berupa penghentian kegiatan maupun pencabutan izin usaha. Pendekatan administratif semata dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan substantif serta bertentangan dengan asas equality before the law dan supremacy of law sebagaimana dijamin...
koranmonitor – MEDAN | Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menahan Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PT PASU), JS, terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan aluminium periode 2018–2024, Selasa (13/1/2026). Penahanan dilakukan setelah Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Sumut menetapkan JS sebagai tersangka hasil pengembangan perkara yang sebelumnya telah menjerat tiga tersangka lain. Plh Kepala...
koranmonitor – MEDAN | Tim penyidik bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera (Kejati Sumut) kedua kalinya, Senin (24/11/2025) menyita uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi terkait skandal pengalihan/penjualan aset negara ke pengembang perumahan mewah, PT Citraland. UP kerugian keuangan sebesar Rp113.435.080.000 dari PT Nusa Dua Propertindo (NDP), anak perusahaan eks PT Perkebunan Nusantara...
