admin koranmonitor.com
koranmonitor – MEDAN | Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, menegaskan bahwa pemungutan retribusi daerah harus sejalan dengan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Retribusi tidak boleh sekadar dipandang sebagai kewajiban administratif untuk memenuhi target pendapatan daerah. Penegasan itu disampaikan Erfin saat memimpin rapat Tim Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi di Ruang Rapat...
Pelayanan publik
koranmonitor – MEDAN | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjadikan entry meeting Ombudsman RI sebagai instrumen evaluasi pelayanan publik. Langkah ini dinilai penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat membuka entry meeting Ombudsman RI 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro Nomor 30,...
koranmonitor – MEDAN | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) meraih opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 oleh Ombudsman Republik Indonesia. Capaian tersebut menjadi pijakan untuk meningkatkan standar pelayanan pada tahun mendatang. Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan, penilaian tahun 2025 menunjukkan adanya transformasi pendekatan pengawasan yang tidak hanya mengukur kepatuhan administratif, tetapi juga...
koranmonitor – MEDAN | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di 18 kabupaten/kota, yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor tetap berjalan. Pelayanan ini sangat dibutuhkan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan publik secara optimal, meskipun dalam kondisi darurat. Hal itu disampaikan Gubernur Sumut saat bertemu Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan...
koranmonitor – MEDAN | Kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), terus menunjukkan peningkatan. Hal tersebut tercermin dari capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025 yang naik signifikan menjadi 4,27 dengan kategori A-, dari sebelumnya 3,90 kategori B pada tahun 2024. Pencapaian tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor...
