admin koranmonitor.com
koranmonitor – MEDAN | Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, harus diprioritaskan untuk kepentingan kedinasan dan mendukung efisiensi anggaran pemerintah. Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (12/5/2026) menyusul hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut telah menggunakan penanda khusus berupa...
Pemprov Sumut
koranmonitor – MEDAN | Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, mendoakan agar daerah yang dipimpinnya terbebas dari bencana dan narkoba. Menurutnya, dua persoalan tersebut menjadi tantangan besar yang dihadapi Sumut saat ini. Sumut diketahui baru saja dilanda bencana besar pada akhir tahun 2025 berupa banjir dan tanah longsor. Peristiwa tersebut mengakibatkan lebih dari 300 korban jiwa, serta...
koranmonitor – MEDAN | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026. Hingga saat ini, sebanyak 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mengusulkan kebutuhan CPNS dengan total 9.759 formasi. “Untuk tahun 2026 ini, Pemprov Sumut akan membuka penerimaan CPNS. Hingga saat ini sudah ada 21 OPD yang mengusulkan CPNS sebanyak 9.759...
koranmonitor – MEDAN | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat komitmennya, dalam menerapkan konsep entrepreneur government melalui skema pembiayaan kreatif (creative financing). Hal ini terungkap dalam paparan virtual Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi yang diikuti jajaran Pemprov Sumut bersama Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (22/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur (Wagub)...
koranmonitor – MEDAN | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) terus mempercepat pembentukan Desa Antikorupsi. Pada tahun 2026, ditargetkan enam Desa Antikorupsi akan terbentuk sebagai bagian dari upaya memperluas tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan. “Ini merupakan terobosan dari Pak Gubernur untuk terus memperluas Desa Antikorupsi...
