koranmonitor – MEDAN | Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut hukuman 2 tahun 4 bulan penjara terdakwa Yaqub Abdhal Mu’arif, dalam perkara dugaan suap proyek di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.
Selain pidana penjara, terdakwa yang merupakan rekanan pelaksana 85 paket pekerjaan tersebut juga dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.
Tuntutan itu dibacakan tim JPU KPK dalam persidangan di ruang Cakra Utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (9/11/2026). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim As’ad Rahim Lubis.
Dalam tuntutannya, JPU menyatakan Yaqub terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan aktif secara berlanjut kepada Syah Afandin alias Ondim, Bupati Langkat Nonaktif.
Perbuatan tersebut berkaitan dengan 85 paket pekerjaan, terdiri atas 80 paket di Disdik dan lima paket di Dinas Perkim Langkat, dalam periode Maret 2025 hingga Juli 2026.
Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa diduga menyisihkan fee proyek sebesar 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan untuk diberikan kepada Syah Afandin. Total uang yang berkaitan dengan praktik tersebut disebut mencapai Rp1 miliar.
JPU menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 127 ayat (1) juncto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Adapun hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.
Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan tim penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada persidangan pekan depan.
Kesaksian Ondim
Dalam persidangan sebelumnya, JPU KPK menghadirkan Syah Afandin sebagai saksi. Di hadapan majelis hakim, Ondim mengungkap adanya praktik pemberian fee proyek sebesar 10 persen dari pekerjaan di lingkungan Disdik Langkat.
Ondim menyebut Yaqub mengerjakan sekitar 80 proyek dengan nilai pekerjaan yang menurut keterangannya mencapai Rp8 miliar hingga Rp9 miliar.
Ia juga mengaku menerima tawaran fee proyek dari terdakwa. Menurut Ondim, pemberian tersebut disampaikan sebagai bagian dari keuntungan yang diperoleh kontraktor dari pekerjaan proyek.
Fakta persidangan lainnya mengungkap aliran uang dari Yaqub kepada Ondim diduga disalurkan melalui sejumlah perantara, di antaranya Zulkifli Jambak yang merupakan sopir serta Syahrial Harahap, mantan anggota DPRD Sumatera Utara.
JPU juga mengonfrontasi Ondim dengan bukti kuitansi tertanggal 29 Mei 2026 yang mencantumkan pembayaran utang dari Yaqub sebesar Rp900 juta.
Kuitansi tersebut sebelumnya diungkap melalui keterangan Winnada Akbar, ajudan Ondim. Ia menyebut pernah diminta menyiapkan kuitansi tersebut di Rumah Dinas Bupati Langkat di Jalan Proklamasi, Desa Kwala Bingai, Kecamatan Stabat.
Menanggapi hal itu, Ondim menjelaskan uang Rp900 juta tersebut terdiri atas Rp400 juta terkait fee proyek tahun 2025 dan Rp500 juta yang disebut sebagai bagian keuntungan proyek tahun 2026.
Sementara itu, Yaqub dalam persidangan mengaku pemberian fee sebesar 10 persen tersebut dilakukan karena mengikuti kebiasaan di kalangan kontraktor di Kabupaten Langkat.
Dalam perkara ini, KPK sebelumnya mengamankan Syah Afandin bersama sejumlah pihak dalam operasi di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan. Di antara pihak yang turut diamankan adalah Winnada Akbar dan Syahrial Harahap.
Sehari setelah operasi tersebut, KPK menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Mu’arif sebagai tersangka. Dalam operasi itu, penyidik juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp100 juta. KM-tim/R