koranmonitor – MEDAN | Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menyoroti ketidaksesuaian Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menyebabkan warga yang layak menerima bantuan justru tidak terdata sebagai penerima manfaat.
Persoalan tersebut disampaikan Zakiyuddin saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, dalam kegiatan penyerahan bantuan pangan periode Oktober–Desember 2026 di Lapangan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Senin (9/11/2026).
Zakiyuddin mengatakan, ketidaktepatan data penerima bantuan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi agar penyaluran bantuan pemerintah, khususnya bantuan pangan, benar-benar tepat sasaran.
“Kehadiran menteri diharapkan dapat banyak membantu masyarakat, terutama terkait masalah DTSEN yang dinilai masih belum tepat sasaran,” ujar Zakiyuddin.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Zakiyuddin meminta para lurah dilibatkan secara aktif dalam melakukan verifikasi dan pengecekan langsung ke lapangan. Menurutnya, keterlibatan aparatur kelurahan penting untuk memastikan validitas data sekaligus mencegah tumpang tindih penerima bantuan dari berbagai program pemerintah.
“Jangan lagi terjadi tumpang tindih dalam pemberian bantuan. Karena bantuan ini sangat banyak, lurah-lurah juga perlu ikut mengecek persoalan data,” tegasnya.
Ia juga menekankan agar bantuan pemerintah diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, ketidaktepatan sasaran dapat diminimalkan dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan, lebih dari 203 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Medan tercatat sebagai penerima bantuan pangan. Setiap keluarga mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan.
Sementara itu, Menko Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menjelaskan, pemerintah pusat menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.
Upaya tersebut dilakukan melalui penyaluran bantuan beras, penyediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersubsidi, serta menjaga ketersediaan pasokan bahan baku bagi pelaku usaha dan peternak.
Zulkifli juga meminta masyarakat turut melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan agar dapat segera diperbaiki.
“Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi. Data bisa diperbaiki, namanya juga data,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan memperkuat integrasi penyaluran bantuan dan barang bersubsidi melalui Kementerian Sosial agar distribusinya semakin tepat sasaran. KM-fah/R

