BI dan Kemenko Perekonomian Percepat Digitalisasi PDRD di Sumatera, Sumut Masuk Tiga Besar TP2DD

koranmonitor – MEDAN | Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sumatera, Jumat (24/7/2026).

Kegiatan ini bertujuan mempercepat digitalisasi sistem pembayaran guna mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di wilayah Sumatera.

Kepala Perwakilan BI Sumatera Utara, Ameriza M. Moesa, mengatakan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, kebutuhan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi semakin penting sehingga sistem pembayaran yang cepat, mudah, dan efisien harus menjadi prioritas.

Ameriza menyebut perkembangan digitalisasi sistem pembayaran menunjukkan tren yang sangat positif, terutama melalui penggunaan QRIS. Peningkatan terlihat dari sisi nilai transaksi, jumlah pengguna, hingga bertambahnya pelaku usaha yang memanfaatkan layanan tersebut.

Berdasarkan hasil pemantauan kinerja TP2DD tahun 2025, tiga provinsi dengan capaian digitalisasi sistem pembayaran terbaik di Sumatera adalah Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Riau. Ke depan, pemerintah daerah diharapkan memasukkan program percepatan digitalisasi sistem pembayaran sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Puji Gunawan, menegaskan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional melalui transformasi digital. Ia mengapresiasi meningkatnya dukungan dari pemerintah daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), meski masih terdapat sejumlah kebijakan yang perlu diselaraskan agar tidak menghambat percepatan digitalisasi.

Menurutnya, kebijakan daerah ke depan harus mendukung agenda TP2DD sekaligus mendorong lahirnya berbagai inovasi digital yang mampu meningkatkan efisiensi layanan publik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Rakorwil TP2DD Sumatera diikuti perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Bank Pembangunan Daerah dari 10 provinsi di Sumatera, serta pimpinan Bank Indonesia dari berbagai kantor perwakilan, Departemen Regional, dan Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran.

Dalam forum tersebut, peserta juga membahas arah pengembangan digitalisasi sistem pembayaran sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, termasuk perluasan implementasi sistem split payment berbasis QRIS yang telah diinisiasi melalui program QRESTO di Kota Medan.

Sebagai tindak lanjut, pemetaan potensi digitalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan terus dilakukan. Bank Indonesia bersama para pemangku kepentingan juga berkomitmen memperkuat sinergi guna mempercepat digitalisasi sistem pembayaran demi mendorong perekonomian Sumatera yang lebih maju, tangguh, dan inklusif. KMC-fah/R