koranmonitor – BINJAI | Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara turut menyoroti turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus menurus menuai perhatian khusus, adanya dugaan kebocoran pendapatan dari sektor retribusi yang dikumpulkan Pemerintah Kota Binjai. Badko HMI Sumut menuding, mantan Kadishub Binjai harus bertanggung jawab atas dugaan kebocoran tersebut. Terlebih, saat ini mantan Kadishub itu sudah...
HUKUM
koranmonitor – MEDAN | Pengacara sekaligus Praktisi Hukum, Hans Silalahi, SH MH didampingi Simson Simarmata, SH melaporkan DPO kasus penganiayaan secara bersama-sama, LS ke Mapolrestabes Medan, Senin (9/2/2026). LS dilaporkan atas dugaan perbuatan menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan kegaduhan dalam masyarakat sesuai Pasal 263 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Laporan itu teregister dalam...
koranmonitor – BINJAI | Seorang pria berinisial DS alias Aseng, wiraswasta, warga Dusun IV, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, diamankan Unit Reskrim Polsek Binjai Barat setelah kedapatan mencuri kabel instalasi listrik Kantor Lurah di wilayah Binjai Barat. Pelaku ditangkap pada Jumat (6/2/2026) sekitar pukul 08.30 WIB, saat ditemukan sedang tertidur pulas di sofa ruang Kantor Lurah setelah melancarkan...
koranmonitor – BELAWAN | Polsek Belawan berhasil melakukan penangkapan terhadap satu pelaku penganiayaan menggunakan panah terhadap warga, yang terjadi pada Minggu (7/9/2025) lalu. Penangkapan dilakukan pada Kamis (5/2/2026) setelah pelaku sempat buron selama kurang lebih lima bulan. Tersangka yang berhasil diamankan adalah M alias G (37), warga Jalan TM Pahlawan Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi melalui Kapolsek...
Koranmonitor – LANGKAT | Polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Tahun 2023 di Kabupaten Langkat kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Putusan Nomor 345 K/TUN/2025. Putusan tersebut memperkuat keputusan sebelumnya yang menyatakan adanya cacat hukum dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) terkait hasil seleksi. Pakar Hukum Pidana Universitas Pembangunan Panca...

