MEDAN-koranmonitor | Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo menyampaikan, Indonesia mengusung enam Agenda Prioritas Jalur Keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.
Hal itu dikatakannya pada seminar bertajuk ‘Seminar Strategic Issues in G20: Exit Strategy and Scarring Effect Post Covid-19′ yang digelar Bank Indonesia Sumatera Utara (BI Sumut) di Hotel Adimulia Medan, Senin (21/3/2022).
Dody Budi Waluyo menyebutkan, enam Agenda Prioritas Jalur Keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022, dengan fokus dan gambaran output yang akan dihasilkan, yakni Exit Strategy to Support Recovery, Adressing Scaring Effect to Secure Future Growth, Payment System in Digital Era, Sustainable Finance, Financial Inclusion: Digital Financial Inclusion & SME Finance serta International Taxation.
“Sementara dua agenda Presidensi Indonesia yang menjadi topik dalam seminar ini yakni Exit Strategy to Support Recovery dan Adressing Scaring Effect to Secure Future Growth. Terkait exit strategy, untuk memitigasi dampak pandemi dan menopang perekonomian. Selanjutnya terkait scarring effect, pandemi telah menyebabkan gangguan ekonomi global yang mendalam, baik di sisi penawaran maupun permintaan,” jelasnya.
Maka itu, lanjutnya, kebijakan ke depan harus mengidentifikasi strategi untuk mengatasi scarring effect itu dan memastikan bahwa ekonomi tetap tumbuh inklusif dan no one gets left behind.
Saat ini negara-negara yang tergabung dalam G20 juga telah menyepakati poin-poin terkait exit strategy dan scarring effect yakni melanjutkan pemulihan yang merata secara global dari sisi kesehatan seperti distribusi vaksin, therapeutic dan diagnostik dan ekonomi, guna mengatasi dampak pandemi.
“Menekankan prioritas tindakan kolektif dan terkoordinasi untuk mengendalikan pandemi, mendorong ekonomi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global yang hijau, tangguh, dan inklusif dalam rangka mencapai Agenda 2030 yakni Pembangunan Berkelanjutan dan Perjanjian Paris,” katanya.
Selanjutnya memperkuat ketahanan sektor keuangan global, memajukan agenda inklusi keuangan, memanfaatkan digitalisasi serta mendorong keberlanjutan serta inklusivitas ekonomi bagi perempuan, pemuda dan UMKM.
Katanya, implementasi dari seluruh elemen kebijakan tersebut juga perlu dilaksanakan di daerah, terutama dalam payung kerjasama lintas otoritas dan instansi yang semakin erat.
Bahkan Bank Indonesia berkomitmen melanjutkan koordinasi yang erat dengan Pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendorong perbaikan ekonomi.
Perbaikan ekonomi itu dengan memperkuat koordinasi pengendalian inflasi pada upaya untuk memitigasi dampak upside risks, melanjutkan perumusan rekomendasi kebijakan berdasarkan pengkinian bauran kebijakan BI dan kebijakan nasional serta memonitor kelanjutan proyek investasi strategis pemerintah dan korporasi, disertai dengan mendorong berlanjutnya upaya peningkatan iklim investasi.
Dody mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap kerjasama selama ini hingga menghasilkan berbagai penghargaan baik dari sisi inflasi, ekonomi dan keuangan inklusif, serta pengedaran uang rupiah di daerah yang mendapat rekognisi hingga tingkat nasional.
“Kita akan terus kita lakukan kerja sama ini dengan harapan terciptanya masyarakat Sumut yang lebih makmur dan sejahtera,” harapnya.
Sementara, Gubernur Sumatera Utara diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA Sumut, Agus Tripriyono menjelaskan, ekonomi Sumut tahun 2021 telah keluar dari zona kontraksi dan menunjukkan pemulihan ekonomi di tengah pandemi yang masih berlangsung.
Ekonomi Sumut berhasil tumbuh 2,61% yoy di tahun 2021, capaian vaksinasi Sumut juga cukup membanggakan dan diperkirakan menjadi kunci dan game changer perekonomian Sumut.
“Tapi masih ada tantangan ke depan yang harus dihadapi dan kami yakin ekonomi Sumut masih akan berpotensi tumbuh karena kerja sama seluruh pihak dan elemen masyarakat,” kata dia.KM-fah
