BATUBARA | Disela-sela Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani melaksanakan reses di wilayah Dapil 3 tepatnya di kecamatan Sei Suka kabupaten Batubara, guna mensosialisasikan 4 Pilar kebangsaan, yakni pengamalan Pancasila, Undang – undang Dasar (UUD) 1945, palsafah Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, Rabu (7/3/2019).
Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Gerindra tersebut pun menegaskan dengan memberi saran kepada seluruh rakyat Indonesia, agar mencatat maupun merekam segala bentuk janji-janji yang diutarakan oleh kedua pasang Capres dan Cawapres yang bertarung dalam kantestasi pemilu 2019 saat ini.
“Silahkan catat dan rekam semua janji-janji Capres serta Cawapres, bila perlu simpan jejak digitalnya. Supaya kedepan rakyat bisa menagih janji-janji tersebut, dan tidak lagi ada istilah Hoax ketika janji itu tidak ditepati oleh si pemimpin terpilih”, ujarnya.
Katanya, terutama janji yang disampaikan oleh pak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai Capres serta Cawapres 02.
“tolong dicatat bahkan jika perlu direkam. Jika keduanya mendapat mandat dari rakyat dan memimpin Indonesia selama 5 tahun kedepan, maka rakyat berhak menagih janji-janji keduanya”, bilang Muzani.
Selanjutnya kepada media ini ditambahkan Anmad Muzani, bahwa sosok Prabowo Subianto pada dasarnya merupakan orang yang benar-benar meng-aplikasikan sikap demokrasi dalam keseharian beliau.
“Beliau pak Probowo benar-benar sangat berjiwa demokrasi, silahkan rakyat menagih janji dalam bentuk apapun termasuk berdemo, jika beliau terpilih nanti”, tutupnya dengan nada memberi saran.
Sementara dalam acara sosialisasi 4 Pilar Dasar Kebangsaan yang penyelenggara lokalnya adalah LBH (Lembaga Bantuan Hukum) CNI bertempat di pendopo kediaman mantan Camat Sei Suka yang juga merupakan salah seorang Caleg Partai Demokrat Dapil 4 Sei Suka-Medang Deras, tampak dihadiri oleh Direktur LBH CNI sendiri, Zamal Setiawan sendiri.
Sedang ditempat duduk lain yang disengaja sudah disiapkan oleh panitia acara, terlihat pula anggota DPR/MPR RI (sekjen Partai Demokrat) Hinca IP Panjaitan, H. Santoso anggota DPRD Asahan juga merupakan Caleg DPRD Sumut dari Partai Demokrat.
Ketua DPC Partai Gerindra Batubara Muhammad Rafiq serta ketua DPD Partai Demokrat Batubara, Wan Helmi dan sekretarisnya Kurnia GDI alias Karina Wang.
Demikian dihadapan ratusan masyarakat yang hadir, pesan lain yang telah juga disampaikan Ahmad Muzani sebagai isi pokok pidatonya. Bahwa bila kita tidak bersatu maka pasti tidak akan bisa saling menghargai.
“Memang pasti selalu ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan, maka tradisi musyawarah adalah sangat penting dihadirkan guna mengawal itu semua”, kata Muzani.
“Salah satu cara mewujudkan musyawarah adalah PEMILU yang wajib mengandung unsur keadilan sosial, dan menjunjung tinggi rasa keadilan dengan cara setiap waktu terus berbagi akan keadilan itu sendiri. Bila belum ada keadilan sekarang ini, itu jelas merupakan problem serius dalam bernegara, maka negara lah seharusnya yang paling punya peranan penting dalam mengatasi problem tersebut”, pungkasnya.
Cara sederhana mengatasi problem keadilan sosial, katanya, adalah, yang besar harus memperhatikan yang kecil, yang kaya harus memperhatikan yang miskin.
“Soal demokrasi, mau pilih presiden nomor 2 boleh, kalau tidak mau pilih nomor 1 juga gak salah”, bilang mantan Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) tersebut.
Menurut Muzani bahwa Demokrasi itu sama artinya dengan “Berkuasanya Rakyat”, oleh dikarenakan rakyat yang memilih presiden, maka rakyat juga begitu berhak menagih semua janji berupa program kerja yang pernah disampaikan pak Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2014 lalu.
“Wajar saja sekarang rakyat menagih janji kepada Presiden. nagih janji soal penerimaan PNS atau ASN secara besar-besaran, menagih janji tentang tidak akan impor beras, menagih janji soal 1 dolar = 10 ribu rupiah dan lain-lain, yang pernah disampaikan pak Jokowi sendiri dalam janji kampanye nya pada Pilpres 2014 lalu”, sebut Muzani sebelum menutup kata sambutannya. eps/dts