BATUBARA | Warga Batubara pada Minggu terakhir Desember 2018, memperoleh kado istimewa dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Batubara yang baru masa bakti 2018-2023.
Setelah dilantik Gubsu atas nama Mendagri sehari sebelumnya di aula Raja Inal Siregar di Medan, dilanjutkan dengan sidang paripurna DPRD Batubara dengan agenda serahterima jabatan (sertijab) dan penyampaian visi misi di ruang paripurna dewan di Lima Puluh, Jumat (28/12/2018).
Pada 27 Desember 2018 sesuai dengan SK Mendagri No. 131.12.8327 tanggal 25 Oktober 2018, Ir. Zahir, MAP dan Oky Iqbal Frima, SE secara resmi telah dilantik Gubernur Provinsi Sumut sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batubara Periode 2018 – 2023.
Antusiasisme warga terlihat saat menghadiri sertijab yang dihadiri seluruh OPD, Camat, Kades/Lurah dan organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat Batubara.
Berbagai harapan dialamatkan kepada duet Zahir-Oky yang akan memimpin Kabupaten Batubara lima tahun kedepan.
Salah satu harapan yang disuarakan warga adalah masalah penggunaan Dana Desa (DD) yang ditenggarai memiliki segudang masalah.
Warga mendesak Zahir secepatnya menelusuri penyaluran DD sehingga uang rakyat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan real ditengah-tengah masyarakat.
Zahir diminta memperkuat instansi yang melakukan pengawasan DD tersebut seperti Inspektorat Batubara yang dinilai masyarakat tidak ‘bertaring’ memberantas dugaan korupsi di desa.
Sebagai contoh disebutkan OTT yang dilakukan Polres Batubara baru-baru ini yang menjerat satu Kades dan tiga oknum pejabat Inspektorat.
” Itu membuktikan Inspektorat tidak mampu mengamankan DD agar tepat sasaran. Malah orang Inspektorat yang tertangkap tangan melakukan kolusi”, celutuk Kamaluddin mantan Kades disalah satu desa di Kecamatan Lima Puluh.
Terkait keberadaan RSUD Batubara di Kuala Gunung Kec. Lima Puluh warga menilai fasilitas pendukung sudah mulai memadai. Namun warga mengesalkan mutu pelayanan di RS milik Pemkab tersebut masih jauh dari harapan.
Hal tersebut ditenggarai akibat SDM dan disiplin pengelola RSUD yang masih belum prima. Selain itu personil medis dan para medis yang masih minim ditenggarai menjadi salah satu penyebab pelayanan yang kurang memuaskan.
Karenanya sebagaimana pernah dicetuskan Pagar J. Pandiangan, S. Ked anggota DPRD Batubara dari Fraksi Partai Gerindra, kekurangan personil dapat diatasi apabila Bupati menarik seluruh para medis dan medis dari jabatan struktural dan menempatkannya di RSUD dan Puskesmas.
Selain itu warga berharap Bupati mengirimkan dokter muda Pemkab Batubara untuk mengambil spesialis. Langkah tersebut dibutuhkan untuk menjamin tersedianya dokter spesialis di RSUD Batubara.Km-Eps
