ASAHAN-koranmonitor | Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi meminta para kepala daerah tidak ragu, untuk merealisasikan penggunaan anggaran Covid-19.
Sebab percepatan realisasi anggaran, menurutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut, usai terhantam pandemi Covid-19.
Ini dikatakan Gubsu Edy Rahmayadi saat rapat koordinasi (Takor) terkait evaluasi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan penyerapan anggaran penanganan Covif-19, bersama para Kepala Daerah se Sumatera Utara di Hotel Grand Aston Jalan Balai Kota Medan Senin (27/9/2021), yanh dihadiri para Kepala Daerah, Dandim dan Kapolres, Kajari se Sumatera Utara.
“Tahun anggaran 2021 ini tersisa kurang lebih tiga bulan lagi, jangan ragu merealisasikan anggaran tetapi tepat dan benar. Di sini kita berdiskusi dengan Kejatisu, Kapolda, BPK dan BPKP, jadi tidak ada lagi alasan takut,” kata Gubernur Edy Rahmayadi.
Dalam diskusi itu Gubsu, Edy Rahmayadi menjelaskan lambatnya serapan anggaran terjadi karena beberapa faktor seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni, takut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan faktor alam.
Selain karena faktor alam, Edy berharap tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2021 ini
“Kelola keuangan yang baik berarti tidak ada SILPA, selain karena faktor alam ya seperti bencana atau yang lainnya sehingga program itu tidak bisa dijalankan. Kalau karena SDM dan keragu-raguan itu bisa diatasi, karena itulah kita berkumpul di sini,” terang Edy Rahmayadi.
Kemudian Edy mengingatkan selain APBD realisasi anggaran penanganan Covid-19 juga secepatnya dilakukan. Per 18 September 2021 Sumut telah merealisasikan anggaran Covid-19 50,7% atau sekitar Rp87,2 miliar.
“Ini yang pengelola anggaran banyak takut dan ragu. Seperti kata Kapolda dan Kejatisu bila tidak ada kesengajaan dan kelalaian dalam menggunakan anggaran ini maka tidak ada yang perlu ditakutkan,” kata Gubsu.
Selanjutnya Kapolda Sumut Irjen Pol. R.Z Panca Putra Simanjuntak menegaskan, telah memerintahkan kepada jajaran bawahannya untuk mendampingi kepala daerah, dalam merealisasikan anggarannya. Dengan begitu diharapkan terhindar dari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
Dimana kata Irjen Panca Polda Sumut dalam bertindak, tidak langsung melakukan penangkapan, ada tahapan seperti upaya awal, upaya preventif, memberi warning, evaluasi kemudian penegakan hukum.
“Sudah saya sampaikan kepada bawahan saya jangan menakuti-nakuti, dampingi. Kalau ada yang main-main boleh disampaikan kepada saya. Ini demi kemajuan perekonomian Sumut, demi kesejahteraan rakyat. Kita juga dalam bertindak tidak mungkin langsung tangkap ada upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya,” tegas Panca.
Sementara itu, Kejati Sumut IBN Wiswantanu mengatakan upaya pemulihan ekonomi dilakukan, dengan tetap menekan penyebaran Covid-19. Protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi saat ini menjadi senjata utama, dalam menekan penyebaran penyakit ini.
“Saat ini kita tidak ada lagi yang level 4, tetapi itu jangan membuat kita lengah karena untuk memulihkan ekonomi kita tetap harus mengendalikan penyebaran covid-19,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, usai mengikuti rakor pihaknya berharap dukungan dan arahan dari Pempprovsu, Kejati Sumut dan Poldasu, agar pelaksanaan program percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Asahan dapat berjalan dengan baik, terukur sesuai aturan yang berlaku sehingga serapan anggaran Kabupaten Asahan dapat terlaksana sesuai dengan harapan.
Hadir dari Kabupaten Asahan yaitu Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, bersama unsur Forkopimda Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira, Dandim 0208/AS Letkol Sri Marantika Beruh, Kajari Asahan Aluwi,KM-SY
