koranmonitor – LANGKAT | Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat H. Syah Afandin SH menghadiri Edukasi dan Sosialisasi Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) Tahun 2023, di selenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara, di Resto Sobat Bagoes Jl.Jendral Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat, Rabu (5/7/2023).
Laporan Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provsu, Edi Parwoto menyampaikan kegiatan edukasi dan sosialisasi penyaluran bantuan sosial tahun 2023, di ikuti oleh peserta kegiatan edukasi dan sosialisasi Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) terdiri dari unsur perwakilan keluarga penerima manfaat PKH, SDM pelaksana program PKH, TKSK, TAGANA, serta unsur organisasi sosial lainnya.
“Sebagaimana kita ketahui bahwasanya berdasarkan arahan dari Presiden dan ini di tindak lanjuti oleh Kementerian Sosial,” sebutnya.
“Presiden telah menginstruksikan kepada kita terkait bagaimana kita bisa melaksanakan bantuan sosial kepada pihak-pihak yang berhak menerima dan di sini setelah membuat berbagai program untuk menyepakati bersama terkait adanya program sosial di sini, ada program keluarga harapan sosial non tunai yang mana kalau kita bicara non tunai kita akan melakukan melalui BRI kemudian yang tunainya selama ini kita melalui kantor pos,” jelasnya.
Diungkapkannya, memang terjadi pergeseran bahwasanya kalau sebelumnya semuanya melalui BRI, tetapi karena melihat situasi dan kondisi kemudian geografis yang tidak memungkinkan, sehingga pemerintah mengambil langkah lanjutan sehingga penyaluran program penyaluran bantuan sosial ini bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Pemerintah melakukan perubahan dari sebelumnya semuanya dari BRI dan kemudian sekarang dibagi menjadi dua, satunya adalah PT Pos Indonesia yang mana kalau berdasarkan data yang disampaikan tadi sudah sebagian besar bergeser ke menjadi secara non tunai.
“Dalam skema penyaluran ini memang kita ada berbagai program namun demikian pada kesempatan kali ini kenapa kita bicara bantuan sosial non tunai sebenarnya bantuan sosial ini salah satu yang kami harapkan adalah adanya prinsip 6 T yaitu tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi yang mana itu merupakan salah satu program dari pemerintah sehingga semuanya bisa terdata dengan baik,” sebutnya.
“Selain itu dapat kami sampaikan juga bahwasanya program sosial non tunai ini kami harapkan dapat membantu kita semua terkait peningkatan inklusi keuangan itu sendiri, sebagai salah satu tim pengendali bantuan sosial non tunai Bank Indonesia memiliki tugas menjaga kualitas penyaluran bantuan sosial sehingga level daerah,” sebutnya lagi.
Plt. Bupati Langkat H. Syah Afandin SH dalam sambutanya menyampaikan, kegiatan edukasi sosialisasi BSNT, untuk diketahui bersama bahwa Bank Indonesia telah mencanangkan gerakan nonfiskial tunai pada 14 Agustus 2014. Tujuannya untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar sehingga dapat mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien.
Afandin pun berharap melalui langkah tersebut dapat meminimalisir kendala dalam pembayaran tunai dengan salah satu contoh, yaitu uang yang tidak dapat diterima karena lusuh sobek dan tidak layak edar. Lalu dapat meningkatkan efisiensi pada saat transaksi di mana masyarakat tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar, sehingga efektivitas transaksi dapat tercapai untuk menghindari adanya kesalahan hitung atau human error.
Selain itu Bank Indonesia juga berupaya dalam mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital, dengan melakukan kebijakan dan program digitalisasi yang mencakup digitalisasi transaksi pemerintah daerah digitalisasi bantuan sosial, dan digitalisasi transportasi.
“Maka dalam hal tersebut Pemerintah Kabupaten Langkat juga menyambut baik dan turut mensukseskan program digitalisasi ini salah satunya dalam penerapan Sumut net sejahtera yang terintegrasi dengan Simda FMIS yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah,” harapnya.
Berkaitan dengan digitalisasi bantuan sosial bansos, jelaskan Afandin, merupakan transformasi penyaluran bansos dari tunai menjadi non tunai, yang meliputi program keluarga harapan (PKH) maupun program sembako bantuan pangan non tunai yang terintegrasi ke dalam kartu combo. “Sebagai pedoman bahwa aturan dalam pelaksanaan digitalisasi bansos tertuang dalam peraturan presiden RI nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara nontunai dan sudah diimplementasikan sejak tahun 2016 dimulai dengan penyaluran program keluarga harapan (PKH) dan selanjutnya pada tahun 2017 diluncurkan bantuan pangan non tunai BPNT yang merupakan reformasi dari program keluarga sejahtera (RASTRA),” ujarnya. KM – Nasti
