koranmonitor – MEDAN | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan bersama Wali Kota Medan Bobby Nasution, mendatangani dan mengesahkan Perda Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Selasa (20/12/2022).
Pengesahan itu dilakukan usai Ketua Pansus membacakan hasil laporannya, kemudian masing masing 8 Fraksi di DPRD menyampaikan pendapat Fraksinya yakni menerima dan menyetujui Ranperda menjadi Perda.
Kemudian dilakukan penandatangan yang diawali Wakil Ketua T Bahrumsyah, Rajudin Sagala, H Ihwan Ritonga dan Ketua DPRD Hasyim SE. Berikutnya penandatangan dilakukan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua H Ihwan Ritonga SE, Rajudin Sagala dan T Bahrumsyah serta para anggota dewan dan Sekwan DPRD Medan M Ali Sipahutar serta para OPD.
Sebelumnya, dalam laporan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Robi Barus SE menyampaikan laporan hasil pembahasan Pansus DPRD Medan terhadap Ranperda tentang perubahan atas Perda No 15 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kota Medan.
Disebutkan Robi, dari hasil pembahasan Pansus merubah beberapa perangkat daerah sesuai dengan RPJMD Walikota Medan yakni:
1. Dinas Pendidikan Kota Medan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Type A).
2. Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (Type A).
3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruany menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman , Cipta Karya dan Tata Tuang (Type B).
4. Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Type A).
5. Dinas Pemberdayaan Perempuam, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana digabung menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan Keluarha Berencana (Tipe A). 6.Dinas Ketahanan Pangan menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Type A).
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan digabung menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Type A).
8. Badan Kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia diubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Type A).
9. Badan Penelitian dan Pengembangan diubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (Tipe B).
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah diubah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (Type A).
11. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (Type A).
Ditambahkan Robi, bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan idealnya dilebur ke Dinas lain, mengingat tugas dan fungsi Dinas dimaksud pada dasarnya adalah milik dari beberapa Dinas. Maka peleburan dimaksud adalah mendudukkan kembali tugas dan fungsi yang dikerjakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan ke Dinas yang relevan sebagai berikut:
1. Tugas yang terkait sub Persampahan menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup.
2. Pengelolaan Taman , makam, pojin dan lampu hias kepada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.
3. Pengelolaan LPJU kepada Dinas Perhubungan.
Sementara itu, dalam pendapat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan yang dibacakan Margaret MS menyampaikan agar Pemko Medan segera menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) Medan sebagai turunan dari Perda pengelolaan keuangan daerah.
Sehingga pejabat pengelola keuangan daerah Kota Medan yang akan melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah dapat segera melaksanakan tugas dengan baik dan benar sebagaimana telah ditentukan dalam Perda.
Sedangkan Fraksi Gerindra DPRD Medan yang dibacakan Dedy Aksyari Nasution meminta Pemko Medan untuk tidak sekedar membentuk dan merumuskan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, tetapi juga harus mengatur tata kerja di dalam organisasi perangkat daerah dan tata hubungan antar perangkat daerah.
Pemko Medan diminta untuk memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja OPD tersebut agar dalam menetapkan nomenklatur kelembagaan selalu mempertimbangkan tugas-tugas dan permasalahan yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh OPD yang bersangkutan.
Fraksi Gerindra berharap kepada Pemko Medan agar melakukan pemetaan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam menangani urusan kewenangan yang di bebankan oleh pemerintah pusat.
Hal ini agar dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik OPD OPD dapat mengerti hambatan-hambatan yang dihadapi dan dapat segera menemukan solusi.
Sementara itu Wali Kota Medan Bobby Nasution menyebutkan, evaluasi perangkat daerah perlu dilakukan dalam rangka penataan struktur perangkat daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan / atau pengurangan jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah.
Evaluasi perangkat daerah meliputi aspek produktivitas dan efisiensi, serta aspek struktur organisasi perangkat daerah, evaluasi kelembagaan perangkat daerah sangat penting dilakukan karena beban kerja bisa berubah secara dinamis.
“Keberadaan perangkat daerah, diharapkan dapat mendukung ketercapaian tujuan organisasi sehingga struktur organisasi perlu penyesuaian beberapa pertimbangan yaitu visi dan misi kepala daerah, urusan pemerintah, kewenangan yang dimiliki pemerintah kota, pengelompokan struktur tugas organisasi dan analisis jabatan dan analisis beban kerja, ” kata Bobby Nasution.KM-fad/red
