koranmonitor – MEDANĀ | Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) didesak untuk memberi perhatian khusus, terhadap kasus hilangnya aset di rumah Dinas wakil ketua DPRD Kota Pematangsiantar yang merugikan negara mencapai Rp713. 371.110. Desakan ini disampaikan Ketua umum Sosial Monitoring Indepent (SMI) A Siska Lubis, Senin (20/6/2026), menyikapi tidak adanya tindaklanjut proses hukum kasus hilangnya aset rumah Dinas ketua...
DPRD
koranmonitor –Ā MEDAN | Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Medan tetap sehat dengan tidak adanya utang jangka panjang yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu disampaikannya saat menyampaikan Jawaban Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran...
koranmonitor – BINJAI | DPD KNPI Kota Binjai meminta DPRD Kota Binjai dan Pemerintah Kota Binjai memperkuat komunikasi terkait kebijakan penertiban bangunan liar di Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ketua DPD KNPI Kota Binjai, Ibrahim Bazhier Rafli, mengatakan hal itu menyusul polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menilai komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar kebijakan penertiban...
koranmonitor – MEDAN | Pemerintah Kota (Pemko) Medan mendukung penuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kota Medan tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (9/3/2026), dengan agenda penyampaian tanggapan kepala daerah atas...
koranmonitor – MEDAN | Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, menyoroti maraknya bangunan di Kota Medan yang diduga hanya mengantongi Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), namun seolah-olah telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurut Antonius, KRK hanyalah panduan dan salah satu persyaratan dalam proses pengurusan izin mendirikan bangunan. Dokumen tersebut bukan izin resmi untuk mendirikan bangunan sebagaimana PBG....

