BATUBARA | Sebagaima telah diungkapkan Bupati Batubara Ir Zahir, MAP pada pada apel sehari sebelumnya, BPK Perwakilan Sumatera Utara mulai melaksanakan audit kepada organisasi perangkat daerah (OPD) jajaran Pemkab Batubara.
Kedatangan tim pendahuluan audit BPK Perwakilan Sumatera Utara diterima Langsung oleh Wakil Bupati Batubara Oky Iqbal Frima, SE di aula kantor Bupati, Selasa (15/1/2019).
Kunjungan tersebut dihadiri Sekdakab, Asisten, para Saf Ahli, pimpinan OPD, bendahara pengeluaran, dan pejabat penata usahaan barang /aset. Acara kunjungan tim pendahuluan BPK berlangsung hingga petang hari.
Wakil Bupati Batubara menginstruksikan kepala OPD sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang agar lebih intensif dalam pengelolaan aset.
Selain itu wakil Bupati mengharapkan OPD agar menginventarisasi dan melaporkan aset ke bidang aset BPKAD.
Terkait pemeriksaan laporan keuangan Pemkab tahun ini Wabup berharap agar pimpinan OPD lebih kooperatif menghadapi BPK.
Dikatakan demikian karena pada pemeriksaan sebelumnya kepala OPD selalu menugaskan petugas Simda barang, Simda keuangan, bendahara, PPHP dan PPTK untuk menghadap tim BPK.
“Kepala OPD harus mendampingi bawahannya saat menghadap tim pemeriksa BPK”, tegas Wabup.
Kepada Kepala OPD Wabup menginstruksikan agar pejabat penata usahaan keuangan OPD (PPK OPD) melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan berlaku.
Menyoroti bidang aset, Wabup meminta supaya Kabid Aset bekerja ekstra menata kembali aset daerah terutama aset tetap berupa tanah, gedung, dan bangunan maupun jaringan agar lebih sempurna.
Menurut Wabup tindakan tersebut diperlukan agar opini BPK bisa naik menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, Kabupaten Batubara telah berupaya menerapkan standart akutansi pemerintah berbasis aktual sebagaimana digariskan dalam Permendagri No 64 tahun 2013 dan PP No 71 tahun 2010 tentang standart akutansi pemerintahan.
Bupati Batubara Ir. Zahir, MAP pada apel sebelumnya mengharapkan agar Pemkab Batubara meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut Bupati menyatakan akan membentuk Satgas Kejar WTP. KM-ds/eps
