Korupsi LPJU Taput Rp1,88 Miliar, Eks Kadis Dihukum 4 Tahun Penjara dan Rekanan 5 Tahun

koranmonitor – MEDAN | Mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah (PRKPD) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Budiman Gultom, divonis empat tahun penjara dalam perkara korupsi pembangunan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dan lampu penerangan jalan kota/dusun/lingkungan (PLPJ) yang bersumber dari dana pinjaman daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2020.

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim yang diketuai Cipto Hosari Nababan dalam sidang di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Jumat (13/11/2026).

Selain pidana penjara, Budiman juga dihukum membayar denda Rp200 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.

Dalam perkara yang sama, rekanan sekaligus Direktur PT Global Menara Berdikari, William Leo alias Wawa, yang diadili dalam berkas terpisah, divonis lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair 80 hari kurungan.

Majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Taput. Namun, majelis hakim memiliki perbedaan pendapat dengan penuntut umum terkait lamanya hukuman dan besaran kerugian keuangan negara.

Kedua terdakwa dinilai terbukti melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengungkapkan Budiman selaku Pengguna Anggaran (PA) secara melawan hukum memperkaya William Leo alias Wawa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.880.383.123.

“Perbuatan terdakwa Budiman Gultom selaku Pengguna Anggaran secara tanpa hak dan melawan hukum memperkaya diri William Leo alias Wawa,” ujar Cipto saat membacakan pertimbangan putusan.

Majelis hakim juga mengungkapkan, dari 74 paket pekerjaan yang dikerjakan Wawa, sebanyak 69 paket dilakukan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL). Padahal, terdapat kesamaan jenis dan sumber kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan melalui konsolidasi pengadaan.

Dalam pelaksanaannya, Budiman memerintahkan Tohom P Silaban, yang juga menjabat Sekretaris Dinas (Sekdis) sekaligus ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas pekerjaan, untuk mencari calon penyedia.

Tohom kemudian bertemu dengan Wawa hingga disepakati pemberian commitment fee sebesar 20 persen untuk kepala dinas dan 3 persen untuk PPK. Sejumlah pihak lainnya juga disebut turut menerima aliran dana.

“Budiman dengan sadar tentang adanya commitment fee dan uang muka sebesar Rp500 juta menunjukkan perbuatan aktif dari terdakwa,” tegas Cipto.

Fakta persidangan lainnya mengungkapkan Wawa tidak memiliki sertifikasi untuk mengerjakan 69 paket pekerjaan tersebut. Selain menggunakan perusahaannya sendiri, PT Global Menara Berdikari, Wawa juga menggunakan 15 perusahaan lain dengan skema pinjam bendera.

Terkait pengembalian uang, sejumlah pihak yang menerima aliran dana dari Wawa telah menitipkan uang ke Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejari Taput sebesar Rp412,1 juta.

Sementara itu, pengembalian commitment fee dari 15 perusahaan yang dipinjam Wawa mencapai Rp165.570.314. Uang tersebut dirampas untuk menutupi kerugian keuangan negara. Wawa sendiri telah mengembalikan uang sebesar Rp376,8 juta.

Dalam amar putusan, Budiman tidak dibebani pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara. Sebaliknya, Wawa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1.880.383.123.

Apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayarkan, harta benda terpidana akan disita dan dilelang oleh jaksa. Jika harta benda tidak mencukupi, Wawa harus menjalani pidana tambahan selama dua tahun penjara.

Adapun hal yang memberatkan kedua terdakwa adalah perbuatan mereka mencederai kepercayaan masyarakat, pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, serta memperkaya Wawa dan pihak lainnya. Sementara hal yang meringankan, keduanya bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

Sebelumnya, dalam sidang pada Rabu (21/10/2026), JPU Kristian Hutasoit menuntut kedua terdakwa masing-masing dengan pidana delapan tahun penjara dan denda Rp400 juta subsidair 120 hari kurungan.

Khusus Wawa, JPU juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp4.858.953.437. Apabila tidak dibayar, dituntut dengan pidana tambahan empat tahun penjara.

Atas putusan tersebut, JPU, kedua terdakwa, maupun tim penasihat hukum masing-masing menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan majelis hakim atau mengajukan banding. KM-fah/r