koranmonitor – MEDAN | Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menyelidiki dugaan korupsi terhadap pembangunan jalan senilai belasan miliar di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura).
Dalam hal ini, Dinas Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang (PUTR) Labura menganggarkan Rp 19 miliar, untuk melakukan pembangunan dan peningkatan jalan Teluk Binjai-Tanjung Leidong.
Pembangunan jalan ini diduga dikorupsi usai jadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.
Tak tanggung-tanggung, dugaan korupsi yang terjadi pada pembangunan jalan tersebut mencapai miliaran.
Ada dugaan korupsi ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh oknum-oknum terkait dalam proyek tersebut.
“Informasi ini akan kita monitor,” kata Kasi Penkum Kejati Sumut, Adre Wanda Ginting.
Ia mengatakan, kepada masyarakat yang memiliki informasi mengenai dugaan korupsi ini segera melapor.
“Namun jika ada data fakta silahkan juga sampaikan ke Kejati Sumut,”katanya.
Kekurangan volume menjadi dasar atas dugaan korupsi yang dilakukan sekelompok oknum.
Tak tanggung-tanggung, dugaan korupsi pembangunan jalan Teluk Binjai menuju Tanjung Leidong ini mencapai miliaran rupiah.
Pekerjaan peningkatan jalan belasan miliar ini diketahui dikerjakan oleh PT SPC dengan kontrak nomor 2.12/PPK-BM/APBD/SPK/VI/DPUTR-LBU/2023 tanggal 8 Juni 2023.
Dugaan persekongkolan antara oknum-oknum terkait menjadi dasar atas pekerjaan yang telah diadendum sebanyak tiga kali.
Dari hasil kekurangan volumen ini, oknum-oknum terkait diduga berhasil mendapatkan keutungan dari pekerjaan tersebut.
Diketahui, pada tahun 2023 lalu lokasi ini didatangi oleh Presiden RI ke 7 Jokowi.
Jokowi berkunjung untuk melihat kondisi jalan yang rusak parah dan terkesan diabaikan begitu saja sejak bertahun-tahun.
Setelah Jokowi pergi dari lokasi tersebut, Pemkab Labura melakukan penganggaran besar-besaran untuk memperbaiki jalan.
Akan tetapi, jalan yang dikunjungi oleh Jokowi tersebut kini menjadi ajang atas dugaan korupsi yang dilakukan oknum-oknum terkait.
KM-TIM
