MEDAN | Premanisme lagi-lagi mengusik kerja kerja kreatif Medan. Padahal kerja kerja kreatif, baik komersial maupun nonkomersial, butuh kenyamanan dan ketenangan berkarya.
Insiden pemerasan atau prmalakan yang kerap terjadi ini tidak seirama dengan slogan Kapolda Sumut “ Tidak ada tempat bagi kejahatan di Sumatera Utara”.
Insiden ini bermula dari munculnya 4 orang pemuda kira kira berusia-30 an meminta sejumlah uang kepada tim produksi film A Thousand Midnight in Kesawan. Ini film indie yang diproduksi dengan tujuan non komersil, hasil kolaborasi komunitas kreatif Medan.
Karena karya kolektif, tentunya dana yang digunakan juga bersumber dari swadaya komunitas. Atas permintaan sejumlah uang itu, kru dan tim produksi tak dapat meng-amini permintaan tersebut, kemudian Pemuda- pemuda itu membuat keributan di sekitar lokasi syuting yang mengundang perhatian pengunjung lapangan merdeka yang terbilang cukup ramai, yang mengakibatkan tertundanya proses kreatif.
Tidak hanya di kota Medan saja ternyata tindakan ini dialami pekerja kreatif. Beberapa tempat di Sumatera Utara pun kerap terjadi, Onny Kresnawan dkk sering menghadapi ini dengan pola dan modus yang beragam. Untuk itu ia menyayangkan tindakan tindakan yang mengusik ini.
Lebih lanjut Onny Kresnawan (foto) berharap agar hal ini mendapat perhatian serius dari pihak pihak yang berwenang.
“Kejadian ini menambah kesan sangar Kota Medan. Ini tindakan kriminal, karenanya tindakan hukum perlu diambil, kata Onny Kresnawan, Ketua Komite Film Dewan Kesenian Sumatera Utara (DKSU) terhadap insiden yang dialami Hendri Norman dan Kawan kawan saat memproduksi film A Thousand Midnight in Kesawan saat syuting perdana di kawasan Kesawan Medan, Selasa (10/3/2020) malam.
Selama ini, Onny Kresnawan punya cara untuk mengatasi hal hal yang menjengkelkan itu. “Tapi tidak semua pekerja kreatif kita memiliki ketahanan yang sama, ini butuh sentuhan kebijakan Negara” tambah Onny yang juga Ketua Asosiasi Dokumenteris Nusantara (ADN Korda Medan).
Bila Kasus pemalakan pada pekerja kreatif masih terus berlangsung maka akan merugikan nama baik kota medan itu sendiri.
“Jika praktik praktik premanisme ini terus berjalan dan dibiarkan, ini merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat Pemerintahan yang ada sekaligus Aparat Penegak hukum” ungkap Onny dengan tegas menutup wawancara hari ini.
Sentuhan kreatif wajah kota yang meskinya bisa ditampilkan seelok mungkin untuk di promosikan ke wisatawan justru dirusak oleh aksi premanisme. Kondisi ini juga menunjukan betapa lemahnya peran pihak keamanan dalam memberi jaminan kenyamanan masyarakat di kota.KM-red
