MEDAN | Ratusan massa berasal dari pemilik travel dan perusahaan pengurusan jamaah Umroh melakukan aksi damai ke Kantor Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara, Rabu (3/10/2018).
Massa yang tergabung dalam Komunitas Jamaah Umrah dan Masyarakat (JUMRAT) ini menolak sistem biometrik Visa Facilitating Services (VFS) Tasheel yang akan diterapkan pemerintahan Saudi Arabia bagi setiap jemaah umrah dan haji.
“Hari ini kami seluruh komunitas perumrohan se Sumatera Utara
menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Agama, kami menolak proses VFS Tashell. Proses ini kami yakini akan sangat menyulitkan bagi para calon jamaah umroh,” ucap Koordinator aksi, Ikhwan Nasution.
Ikhwan mengatakan sulit dibayangkan, jika semua warga yang akan berangkat umroh harus datang ke kantor Tasheel, untuk mengambil foto biometrick dan sidik jari jauh hari sebelum proses umroh. Baru setelah itu mereka mengajukan visa seperti biasa.
“Tentu ada dua kali proses disini. Paling tidak kita suka ada tambahan biaya sebesar USD 7 kepada calon jamaah umroh yang akan berangkat. Tentu ini juga akan semakin menyulitkan calon jamaah umroh,”sebutnya.
Ikhwan menjelaskan, bayangkan ada saudara dari Nias harus terbang kesini untuk proses tersebut sebelum berankat umroh. “Berapa lagi biaya yang mereka keluarkan untuk tiket kemari mengurus proses itu,”imbuhnya lagi.
Atas pertimbangan itu lanjut Ikhwan, para penyelenggar umroh dan travel di Sumut menolak dengan tegas proses biometrick. Diharapkan peraturan ini dibatalkan di seluruh Indonesia.
“Hari ini memang belum ada komplain dari masyarakat, karena belum berlaku. Tapi nanti pas tanggal 24 Oktober pasti warga komplen. Bahkan kami yakin bisa mengakibatkan kurangnya orang berangkat ke tanah suci untuk umroh,” tukas Ikhwan.
Aksi damai para penyelenggara umroh ini diterima oleh Plt Kakanwil Kemenagsu, Tengku Darmansah dari bidang haji dan umroh. Kepada massa, dia berjanji akan meneruskan aspirasi ini ke Kementerian Agama RI.red
