koranmonitor – MEDAN | Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Utara (Sumut), menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim percepatan perluasan digitalisasi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
IGP Wira Kusuma, Kepala Perwakilan BI Sumut mengatakan, pertemuan itu sebagai salah satu upaya mencari solusi ketersediaan bahan pangan yang cukup di tengah daya beli masyarakat, yang meningkat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) yakni bulan puasa Ramadan dan Idul Fitri tahun 2024.
“Jadi perlu tersedianya pasokan pangan, distribusi yang merata dan harganya yang stabil ,” katanya, Jumat (8/3/2024).
Hal ini sesuai dengan tema HLM TPID tahun 2024 “Mendorong penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok dalam rangka menghadapi HKBN Ramadan dan Idul Fitri 2024 serta akselerasi perluasan dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah”.
Dikatakannya, beberapa langkah pengendalian inflasi membuat inflasi pada Pebruari 2024 sebesar 2,50 persen yoy, cenderung turun dibanding posisi sama tahun 2023 sebesar 2,75 persen. Sedangkan ytd pada Pebruari 2024 sebesar 0,41 persen dan nasional 0,37 persen. Inflasi secara tahunan 2,5 persen, lebih rendah dibanding nasional 2,7 persen.
Wira menambahkan solusi TPID yakni
pertama keterjangkauan harga – mengoptimalkan anggaran Pemda, memanfaatkan fasilitas distribusi pangan, kedua ketersediaan pasokan, ketiga kelancaran distribusi antara lain memberikan subsidi ongkos angkut. Dan keempat komunikasi efektif – penguatan capacity building
“Saat ini 34 Pemda di Sumut sudah capai digital dengan transaksi non tunai 100 persen,” kata Wira.
Lesson Learned Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Sumut 2023 menjadi ruang perbaikan didukung dengan strategi penguatan benchmarking TP2DD wilayah lainnya.
Pj Gubsu Hassanudin dalam arahannya mengatakan Ramadan dan Idul Fitri merupakan momen penting dalam perekonomian. Selama ini produk penyumbang inflasi yakni telur ayam, beras dan daging sapi.
“Untuk itu, saya minta optimalkan program kerjasama antar daerah (KAD) di dalam provinsi sehingga daerah yang surplus dapat mensuplai daerah-daerah yang defisit. Hasil evaluasi penyebabnya belum optimalisasi KAD,” katanya.
Terkait akselerasi digital, Pj Gubsu tersebut mendorong digitalisasi di Pemprovsu dan juga dorong transaksi menggunakan QRIS. Untuk menjaga inflasi Sumut 2024, khususnya di April 2024, saat momen lebaran. Jadi tepat waktu dan sasaran.
“Bijak dalam belanja saat bulan Ramadan agar tidak terjadi pembelian melebihi batas dan memicu terjadinya inflasi spiral. Mari kita jaga agar inflasi terkendali,” pungkasnya. KM-fah/red
