MEDAN | Asisten Intelejen Kejatisu, Leonard Ebenezer Simanjuntak menyebut banyak pihak yang keliru dengan keberadaan TP4D (Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah).
“Saya sering dapat laporan bahwa dinas-dinas mengatasi namakan TP4D. Jadi kesannya mereka menjadikan TP4D sebagai tempat berlindung,” ujar Asintel Kejatisu saat coffee morning bersama wartawan nya, di Kantor Kejatisu, Jalan Abdul Haris Nasution, Medan, Kamis (21/6).
TP4D, kata dia, hanya mengawal pelaksanaan proyek pemerintah daerah agar yang dilakukan sesuai dengan ketentuan mulai dari spesifikasi, waktu penyelesaian dan penyerapan anggaran.
“Itupun hanya proyek strategis yang kami kawal, berdasarkan permintaan, tidak semua juga dikawal TP4D. Misalkan untuk Dinas Pendidikan ada 30 proyek, paling ada 2 yang dikawal TP4D,” sebutnya.
Sebagai Ketua TP4D di Sumut, Leonard mengatakan dirinya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh Pemerintah Daerah untuk berkonsultasi.
“Jadi kalau ada pejabat atau kepala dinas yang hadir ke Kejatisu dan menemui saya, bukan berarti diperiksa. Bisa saja berkonsultasi mengenai pelaksanaan proyek atau meminta pendampingan,” tuturnya.
Pengadaan surat suara untuk Pilgub Sumut 2018, diakuinya juga ikut didampingi oleh TP4D.
“Mulai pengadaan, lelang dan segala macam ikut didampingi. Saya juga ikut sampai ke percetakan untuk melihat secara langsung. Memang ada ditemukan kerusakan, itu ada beberapa penyebab, mulai dari kerusakan saat pencetakan, kerusakan saat pelipatan dan sebagainya,” paparnya.(red)
