MEDAN | Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Pergerakan Indonesia (PI) Sumatera Utara (Sumut), Ade Sandrawati Purba SH MH, mengajak masyarakat ikut mengawal pemerintahan Joko Widodo – HM Jusuf Kalla.
Ade mengatakan, dirinya melalui Pergerakan Indonesia mengajak masyarakat melihat secara utuh kinerja Pemerintah secara objektif.
Dalam acara dialog interaktif nasional bertajuk Pencapaian Kinerja Pemerintah Memenuhi Janji Kesejahteraan dan Keadilan di Hotel Le Polonia, Kamis (30/8/2018), Ade menyebut, Pemerintah saat ini sedang bekerja meningkatkan kesejahteraan untuk memenuhi amanat undang-undang.
Hal itu dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat. Hal itu terbukti dengan berbagai hasil kerja yang telah dibuktikan dan dirasakan oleh masyarakat.
“Yang paling kita rasakan sekali saat ini adalah geliat pembangunan dan infrastruktur yang efeknya jangka panjang dan bahkan telah dirasakan dalam jangka pendek,” ujarnya.
Ade mengakui, dalam proses mewujudkan program tersebut, tentu ada hal yang perlu dicermati. Pemerintah, kata Ade, memang membutuhkan kritik dan masukan informasi termasuk hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mencapai program tersebut. Jika ada hal yang harus diperbaiki, tentu disampaikan dengan baik, bukan menghujat yang tak jarang berujung pada fitnah.
“Bahkan telah memicu perang media dengan berita hoax. Pemerintah tentu juga tidak anti-kritik, asal kritik berisi saran dan solusi. Kita jangan sibuk membuang energi untuk hal yang tak penting, sementara negara tetangga telah berlomba dengan negara maju. Makanya harus objektif menilai Pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Dr Nina Kurnia Hikmawati MM menyebut Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam membentuk dan membangun Sumber Daya Manusia (SDM) di negara ini. Hal itu terbukti dengan peningkatan grafik anggaran pendidikan di setiap tahun anggaran APBN yang menyebar ke berbagai daerah. Dengan demikian, perlahan pembangunan SDM akan meluas ke pelosok negeri.
“Saya lihat kerangka pembangunan pendidikan di Indonesia ini terutama jangka panjang, sangat baik. Karena pendidikan adalah modal dasar dalam membentuk SDM, terutama di daerah pinggiran. Sekarang Papua atau di daerah timur sudah bisa menikmati pendidikan. Mereka tidak perlu lagi harus kuliah ke Pulau Jawa. Mereka kemudian dapat dengan mudah mentransformasi ilmu tersebut dan mengabdi, membangun daerah,” ujarnya.
Nina juga mengatakan, kebetulan pada zaman pemerintahan sekarang pula infrastruktur jaringan internet juga sudah menjangkau pelosok negeri yang memungkinkan belajar jarak jauh. Nina menyebut kemajuan teknologi seperti internet juga bisa dimanfaatkan untuk menunjang kebangkitan ekonomi UMKM.
Menyiapkan SDM yang handal sangat penting untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Tentu, hal itu untuk harus didukung dengan bijakan Pemerintah. Seorang pakar hukum militer, Dr Dini Dewi Heniarti, mengatakan, pemimpin negara ini juga harus paham kondisi atau posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Wanita yang juga dosen di Universitas Islam Bandung (Unisba) ini mengatakan, kekayaan Indonesia berpotensi memicu perang dunia ketiga.
“Tapi sekarang perangnya tidak lagi kontak fisik, tapi sudah peperangan nirmiliter, tidak pakai hard power lagi, teori peak oil dan perang asimetris. Lebih dari 70 persen konflik dunia karena latarbelakang energi. Negara kita kaya, ada 3 blok migas yang cadangannya sangat menggiurkan negara lain sehingga dapat memicu perang dunia ketiga,” ungkap Presiden Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia ini.
Dini mengaku cukup optimis melihat respons Pemerintah dengan melakukan berbagai langkah yang tentu sangat berkorelasi positif. Salah satunya meningkatkan anggaran pertahanan dan keamanan dari Rp86,4 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp114,9 triliun tahun 2017.
Anggaran itu selain untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista), membangun pos di perbatasan, dan untuk kesejahteraan prajurit. Tujuannya untuk menangkal berbagai ancaman yang mengancam kedaulatan negara.
“Namun lihat sekarang, narkoba dan terorisme juga menjadi ancaman baru. Makanya, respons Pemerintah sangat diperlukan untuk menangkal berbagai ancaman tersebut. Jangan seperti Nigeria yang kaya minyak tapi tidak bisa membeli alutsista. Akibatnya, militer Nigeria cukup lemah dan seperti laporan dari media bahwa militer mereka juga tidak bermental tidak bagus,” ujarnya.
Sementara narasumber lainnya, Hj Bunda Indah yang juga Ketua Rumah Komunikasi Lintas Agama (RKLA) menyayangkan konstalasi politik yang berujung pada saling hujat di antara kelompok masyarakat. Dia menyesalkan tindakan sejumlah orang yang mengaku paling agamis menggunakan simbol-simbol agama untuk menghujat dan memfitnah.
“Orang sudah terbang ke bulan, kita masih sibuk menyebar hoax dan saling fitnah sehingga kita lupa negara kita sedang terancam,” katanya.
Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Josua Adhinata Purba SH mengatakan kegiatan ini dikemas dalam bentuk diskusi interaktif mengetahui sejauh mana keberhasilan program kerja Pemerintah, langsung dari masyarakat. Selain itu, dari kegiatan ini juga diharapkan dapat menambah wawasan agar tidak terprovokasi dengan berita hoax tentang kinerja Pemerintah.
“Sehingga dengan demikian kita harapkan akan memberikan pandangan objektif dan meningkatkan rasa cinta tanah air sehingga tumbuh rasa tanggungjawab untuk bisa berpartisipasi membangun negara,” ujar Josua.red
