MEDAN | PT PLN (Persero) kembali disorot. Kali ini terkait kabar pelesiran 16 orang petinggi PLN, yang meliputi komisaris, sekretaris bersama staf perusahaan ‘byarpett’ tersebut ke Singapura. Ironisnya, mereka berangkat di tengah merosotnya nilai mata uang rupiah seiring melambung tingginya dolar.
Pelesiran itupun dinilai tidak pantas, karena Sofyan Basir sebagai Dirut PLN Persero, perusahaan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu, masih menjadi perhatian atas kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kita minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri BUMN Rini Sumarno untuk segera mengambil tindakan. Pelesiran mereka dengan menggunakan uang negara itu dinilai pantas untuk dievaluasi dari jabatannya,” ujar Koordinator Masyarakat Antikorupsi (Marak), Agus Yohanes kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Agus turut merinci, rombongan petinggi PLN yang pelesiran itu antara lain Dewan Komisaris PLN lya Avianti (Komisaris Utama PLN), Darmono (Komisaris Independen), Budiman (Komisaris), Aloysius Kiik Ro (Komisaris), Andy Noor Someng (Komisaris), Ronald Silaban (Komisaris), Gunawan Prasodjo (Komisaris).
Kemudian, Komite Non Komisaris (Komite Audit) diantaranya Achmad Wahyudi, Khrisna Simba Putra. Untuk Komite Managemen Risiko PLN, pihak yang berangkat adalah Marliud Alrobin Bachtiar, Bambang Purwo Handoko dan Firman Dini. Mereka pelesiran atas ajakan Sekretaris Dewan Komisaris, Djoko Hastowo.
“Hal yang lebih miris ketika para petinggi PLN itu berangkat juga membawa staf sekretariat di dewan komisaris. Para staf yang ikut bersenang – senang itu adalah Haris Effendi, Nur Rochmaniah dan Alwy Faisal. Pelesiran itu dibungkus acara Workshop Transforming Indonesia Power Sector Singapore,” ungkapnya.
Ditambahkan Agus juga, rombongan petinggi PLN itu berangkat sejak tanggal 9 September 2018 dengan pesawat Garuda GA 830 (Jkt-Singapura). Untuk harga tiket bervariasi, apalagi jika khusus komisaris berada pada tempat duduk VIP. Jumlah uang negara yang dikeluarkan belum termasuk biaya penginapan di Hotel Mandarin Orchard Singapura
“Dalam foya – foya itu, mereka juga mendapatkan uang saku harian. Rinciannya, untuk Komisaris menerima US $750 / hari, uang saku untuk anggota Komite (anggota Komisaris) US $150/ hari. Mereka mencari waktu pada saat ada libur dan hari terjepit sehingga bisa menghitung waktu cukup lama mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa),” sebutnya.
Agus turut menyesalkan keberangkatan semua perangkat dewan komisaris. Apalagi, katanya, mereka yang pelesiran itu seakan tidak ada merasa berdosa saat pelesiran, mengingat rupiah sedang terpuruk. Padahal, masih banyak persoalan di dalam negeri, termasuk masalah krisis listrik yang harus diselesaikan.
“Mereka yang menghabiskan uang negara ini tidak pantas untuk menduduki jabatan itu lagi. Mereka tidak sadar, bahwa Presiden Jokowi bersama menteri yang sedang bekerja keras untuk menangani masalah keterpurukan rupiah. Mereka malah menghamburkan uang negara. Kita minta petinggi PLN melakukan klarifikasi,” sebutnya.
Menurutnya, penggunaan uang negara tanpa dapat dipertanggujungjawabkan, tentunya bisa dianggap melanggar aturan. Sehingga, dugaan kasus pelesiran ini patut untuk diusut.
“Keberangkatan rombongan komisaris itu dengan turut membawa staf memang patut dipertanyakan. Kita mensinyalir, dugaan pelesiran ini sudah sering dilakukan. Namun, masalah ini ketahuan di tengah nilai rupiah kita sedang terpuruk. Mereka berangkat menggunakan mata uang dolar,” tandasnya.red
