MEDAN | Mencuatnya isu ‘Buku Merah’ yang dikhawatirkan kembali memicu perseteruan, antara dua institusi penegak hukum terpercaya di negeri ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), terus menuai respon berbagai kalangan.
Ketua DPP Pergerakan Indonesia Sumatera Utara (PI Sumut), Ade Sandrawati Purba SH, MH yang turut bersuara meminta agar masalah ini tidak mengganggu kinerja KPK dan Polri.
Ade juga berharap, agar isu itu tak membuyarkan fokus KPK-Polri dalam menjalankan fungsinya. Dalam masalah ini, Ade sangat mengapresiasi langkah KPK dan Polri sejauh ini dalam menanggapi isu-isu yang mulai mengarah tendensius.
Termasuk kesigapan Ketua KPK, Agus Raharjo dan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto dalam penjelasannya di media massa, guna menjawab kegelisahan masyarakat terkait kesimpangsiuran informasi dalam kasus pengrusakan buku merah.
“DPP Pergerakan Indonesia Sumatera Utara tentunya sangat mengapresiasi penjelasan Ketua KPK dan Kadiv Humas Polri bahwa tidak benar Kapolri terlibat dalam kasus korupsi dan pengrusakan buku merah yang diduga dilakukan eks penyidik KPK. Langkah konkrit lewat penjelasan seperti itu tentu dibutuhkan untuk memberikan informasi yang sebenarnya kepada publik” ungkap Ade, Sabtu (13/10/2018).
Wanita yang berprofesi sebagai lawyer ini juga menilai, andaikan azas praduga tak bersalah lebih dikedepankan, polemik yang mulai membenturkan KPK-Polri ini dipastikan tidak akan terjadi.
Karena itu, ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan segala bentuk informasi sumir yang belum jelas kebenarannya, agar kekisruhan tidak terus berlarut-larut.
Kerjasama semua pihak untuk menciptakan iklim kondusif, kata Ade, tentu sangat diperlukan saat ini, untuk mengantisipasi semakin memanasnya suhu politik.
Menurutnya, salahsatu upaya efektif dalam mengantisipasi kondisi tersebut adalah berhati-hati dalam mencerna dan menyebarluaskan segala informasi.
“Saya harap masyarakat Indonesia, termasuk para warganet, untuk tidak terus memanas-manasinya. Karena ke depan tugas kedua institusi itu tentu semakin berat” tuturnya.
Terkait masalah ini juga, Ia berharap Kapolri tetap fokus menjalankan tupoksinya, khususnya pada berbagai kegiatan membutuhkan perhatian serius dalam hal mengamanan. Terlebih lagi menyangkut dengan dunia internasional, misalnya pengamanan pertemuan IMF World Bank di Bali, mitigasi gempa NTB (Nusa Tenggata Barat), Palu, Sigi dan Donggala.
“Dan tentunya yang paling penting adalah pengamanan tahapan pileg dan pilpres yang kini mulai berjalan. Intinya KPK-Polri harus tetap menjalankan amanah rakyat” tandas Ade.red
