MEDAN | Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja/Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) mulai memanas di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Selasa (6/11) siang.
Dari pantauan di depan Kantor Gubsu, aksi memanas tersebut mulai terjadi saat para pengunjuk rasa hendak masuk ke dalam Kantor Gubsu. Salah satu koordinator aksi yang berdiri di atas mobil komando meminta para pengunjuk rasa maju beberapa langkah ke depan pagar Kantor Gubsu, namun mereka dihalang oleh petugas kepolisian. Sehingga terjadi aksi dorong-dorongan.
“Untuk para pengunjuk rasa maju satu langkah,” ucap salah satu koordinator aksi, Amin Basri.
Melihat massa yang sudah mendekat pagar Kantor Gubsu, pihak kepolisian pun merapat untuk mengamankan massa aksi tersebut.
Setelah mendapat hadangan dari pihak kepolisian, beberapa saat kemudian aksi dorong-dorongan tersebut mulai mereda dan massa aksi kembali mundur dari pagar Kantor Gubsu. Situasi pun mulai terkendali.
Untuk diketahui bahwa ratusan massa aksi dari APBD-SU yang melakukan aksi unjuk rasa itu meminta agar Gubernur Sumut Merevisi UMP 2019. Selain itu, mereka juga meminta mencabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, meminta Gubsu untuk menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk mencabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan menolak formula kenaikan upah minimum dengan rumus inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.
Dan meminta agar struktur dan skala kenaikan upah menjadi wajib dilaksanakan terutama bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja diatas 1 tahun.red
