LIMA PULUH | Validasi data dan verifikasi terhadap penerima Program Keluarga Harapan (PKH), terus dilaksanakan Pemkab Batubara hingga akhir Maret 2019, karena selama ini banyak dikeluhkan tidak tepat sasaran.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Sosial Pemkab Batubara, Drs.Bahrumsyah, Msi. pada sosialisasi validasi penerima PKH kepada Kepala Dusun/Kepala Lingkungan di aula Mapolres Batubara, Kamis (14/3/2019).
Dikatakan Bahrumsyah kondisi di lapangan banyak didapati penerima PKH dan BPNT yang tidak tepat sasaran. Menurutnya persoalan timbul akibat pendataan yang di lakukan tidak akurat.
Selain itu pengawasan yang lemah serta tindakan tidak tegas dari pihak pemerintah ditenggarai menjadi penyebab tidak tepat sasaran yang terjadi sejak pendataan tahun 2011.
Pemerintah kabupaten Batubara telah mendata ulang sejak tahun 2016 dan 2017 yang hasilnya telah di serah terimakan dalam bentuk Hard dan Soft Copy dalam bentuk berita acara kepada Kemensos, Pusdatin, Menko PMK dan Unit kerja usaha penanggulangan masyarakat miskin di Jakarta.
Meski begitu dikatakan Bahrumsyah hasilnya tetap dan belum ada perubahan sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat terutama sekali masyarakat sangat miskin.
“Yang terjadi saat ini banyak penerima PKH yang tergolong mampu, dan lebih banyak masyarakat sangat miskin tidak menerima apapun, baik itu beras atau PKH. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batubara tidak akan diam, dan terus berupaya untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Salahsatu upaya dengan cara mengumpulkan seluruh Kepala Desa dan Camat untuk mensosialisasikan persoalan ini,” sebutnya.
Terang Bahrumsyah, melalui kegiatan rembuk desa untuk menghasilkan data yang akurat, serta berkoordinasi antara Pemerintah kabupaten Batubara, dan DPRD Batubara khususnya Komisi C dan pihak Kemensos.
Dijelaskan Bahrumsyah, hasil rembuk desa masih di dapati para Kepala Desa yang enggan untuk menetapkan warga yang layak dan tidak menerima Bansos PKH sesuai dengan kriteria masyarakat sangat miskin dan miskin.
Karena belum diperoleh data penerima PKH yang benar-benar layak mendapatkan bantuan. Pemkab Batubara melakukan sosialisasi dengan seluruh Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan Se Kabupaten Batubara. Tujuannya untuk melakukan verifikasi ulang didampingi oleh verivikator yang di rekrut dari pendamping PKH desa.
Dijelaskan, berdasarkan MOU pengawasan Bansos yang di lahirkan oleh Kemensos bersama Kapolri meminta agar Bansos tepat guna, tepat sasaran, dan waktu terhadap penyaluran Bansos.
Artinya semua pihak yang terlibat terhadap pendataan ini di harapkan tidak main main terhadap data yang akurat terutama sekali dari pihak desa. Desa yang benar benar mengetahui warganya yang sangat miskin dan pra sejahtera.KM-eps
