MEDAN | Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas pelayanan publik menilai Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo tidak bekerja secara maksimal.
Hal ini disampailan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar lewat grup Whats App Ombudsman Media, Senin (27/8/2018).
“Tim saber pungli nggak pernah kedengaran. Duduk manis aja tim saber pungli ini. Saya kira, kalau nggak ada manfaatnya, dibubarkan aja tim saber pungli ini,” tulis Abyadi di grup tersebut.
Dikatakan Abyadi, tim ini dibentuk khusus untuk menyapu bersih segala praktik pungli. Namun, jarang kedengaran Tim Saber Pungli OTT (Operasi Tangkap Tangan) di wilayah Sumatera Utara (Sumut).
“Tapi yang sering kedengaran Polda Sumut. Meski sebetulnya Tim Saber Pungli itu juga orang Polda. Tim Saber pungli itu ada melibatkan beberapa unsur Termasuk Ombudsman. Sebetulnya masalahnya adalah sistem kerjanya. Tidak ada koordinasi. Hampir tidak pernah ada rapat koordinasi. Kalau saya tidak salah, hanya sekali atau berapa,” tambahnya.
Satgas Saber Pungli diisi oleh berbagai lembaga pemerintahan yakni Polri, Kejaksaan, Ombudsman, Pemerintah Pusat dan daerah serta lembaga lainnya.
Dia berharap, kehadiran tim Saber Pungli akan membantu keluhan masyarakat atas maraknya pungli dalam pelayanan publik di berbagai layanan publik di Sumut. Baik itu pungli di layanan pendidikan yang belakangan sangat banyak diresahkan masyarakat, layanan Disdukcapil, layanan perizinan, layanan di SKPD, pungli dalam layanan bagi masyarakat yang mencari keadilan di lembaga penegak hukum.
“Makanya, saya kira, perlu kita sampaikan bahwa Tim Saber Pungli ini perlu dievaluasi keberadaannya secara nasional Kalau dibentuk hanya sekadar menghibur rakyat, saya kira nggak usah. Kalau masalahnya soal anggaran, saya kira pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk operasional Tim Saber Jangan dibentuk tapi tidak diberi anggaran yang memadai,” kata Abyadi.
Dia juga menerangkan keberadaan Tim Saber Pungli ini sangat dibutuhkan masyarakat. Keberadaannya sangat penting mengingat hampir tidak ada saat ini pelayanan publik tanpa pungli. “Ya, hampir tidak ada. Mungkin ada satu dua yang bagus. Tapi, secara umum marak pungli dengan berbagai modus operandi,” pungkas Abyadi.
Terpisah, Ketua Satgas Saber Pungli Sumut, Kombes Lilik Arga Tjahjana yang juga menjabat Irwasda Polda Sumut saat dimintai keterangan terkait statmen Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut tersebut tidak bersedia memberikan keterangan.red
