koranmonitor – SABANG| Laju inflasi Sumatera Utara (Sumut) pada tahun 2023 diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dengan prasyarat perlunya peningkatan produksi bahan pangan strategis.
Sinergi kebijakan yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia (BI), antara lain melalui penguatan implementasi GNPIP dan optimalisasi pemanfaatan anggaran pemerintah untuk pengendalian inflasi pangan, diharapkan dapat mengarahkan inflasi kembali ke dalam sasaran inflasi nasional 3%±1% lebih awal dari prakiraan sebelumnya.
Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sumut, Ibrahim mengatakan ada beberapa faktor penahan inflasi Sumatera Utara tahun 2023, yakni sinergi kebijakan yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia.
“Antara lain melalui penguatan implementasi GNPIP dan optimalisasi pemanfaatan anggaran pemerintah, untuk pengendalian inflasi pangan. Penerapan kebijakan subsidi domestik yang lebih stabil sepanjang tahun 2023,” kata Ibrahim dalam Bincang Bareng Media dan Pelatihan wartawan Ekonomi dan Bisnis Kantor Perwakilan BI Sumut di MATA IE Resort, Kota Sabang, Aceh, Sabtu (24/6/2023).
Kemudian ekspektasi inflasi yang terus terjaga Penetapan Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAPP) dalam Peraturan Badan Pangan Nasional No 11 Tahun 2022 untuk komoditas kedelai, bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, daging sapi atau kerbau, dan gula konsumsi.
“Peningkatan produksi pangan strategis melalui optimalisasi KAD, pemanfaatan SRG, CAS, food estate, dan perluasan pengembangan produk olahan hortikultura yang lebih tahan lama. Komunikasi efektif melalui iklan layanan masyarakat belanja bijak dan sidak pasar menjelang HBKN, yang diprakirakan mampu menjaga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi,” ujarnya.
Kemudian adanya pemahaman yang baik terhadap potensi gangguan pasokan pangan, yang disebabkan oleh El Nino melalui sekolah lapang terkait iklim dan penyusunan pola tanam. Dan komunikasi efektif melalui iklan layanan masyarakat belanja bijak dan sidak pasar menjelang HBKN, yang diprakirakan mampu menjaga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi.
Sedangkan Faktor Pendorong Inflasi Sumatera Utara Tahun 2023 yakni berlanjutnya fragmentasi politik dan ekonomi dunia, meskipun akan berangsur berkurang dengan pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral.
“Kemudian potensi kenaikan tarif listrik, LPG, dan BBM non subsidi lebih lanjut. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2024. Potensi gangguan produksi hortikultura seiring dengan prakiraan keberlangsungan fenomena El Nino, yang diperkirakan terjadi akhir tahun 2023. Terakhir potensi inflasi yang berasal dari barang impor melalui transmisi depresiasi nilai tukar,” ujarnya.
Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan, yang pertama memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, twist operation melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor pendek guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing dan optimalisasi TD Valas DHE, serta penambahan frekuensi dan tenor lelang TD valas jangka pendek dengan suku bunga kompetitif.
“Kedua meningkatkan stimulus kebijakan makro prudensial melalui penajaman insentif likuiditas kepada bank-bank penyalur kredit/pembiayaan pada sektor-sektor hilirisasi (pertambangan, pertanian, perkebunan, dan perikanan), perumahan, pariwisata, serta meningkatkan inklusi keuangan (UMKM dan KUR) dan ekonomi-keuangan hijau,” pungkasnya.KM-fah/red
